Setelah melalui rangkaian pembahasan di tingkat Panitia Khusus dan Fraksi, DPRD Kulon Progo menyampaikan pemandangan umum terhadap 3 Reprda dalam Rapat Paripurna yang dilaksanakan  pada Selasa (29/6).

Panitia Khusus dalam pemandangan umumnya lebih banyak memberikan revisi dan masukan terkait pembetulan kalimat dan substansi pasal-pasal.

Sementara Fraksi PDI-P menyoroti pelayanan dalam pembuatan KTP dan Akte cenderung belum berjalan secara optimal.

Fraksi PAN dalam pemandangan umumnya menyampaikan agar dalam pembuatan KTP dibebaskan biaya cetaknya dan pelayanan ditingkatkan sebagai wujud pelayanan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

Fraksi Partai Demokrat  menyampaikan pemandangan bahwa sesuai aturan yang ada, tarif pelayanan KTP dan Akte kelahiran dibebankan kepada negara.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberikan masukan agar perda-perda yang telah ditetapkan sebelumnya dilaksanakan dulu secara optimal. Terkait retribusi biaya cetak KTP dan Akte kelahiran, FPKS mempertanyakan kenapa tidak ada wacana untuk digratiskan saja.

Fraksi Partai Golkar menyampaikan pendapatnya bahwa biaya cetak blangko KTP belum layak dibebaskan karena anggarannya lebih dari 300 juta rupiah.

Sementara sebagai urutan terakhir Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan masukan pertanyaan terkait tidak adanya prosedur yang jelas dalam pengurusan KTP dan Akte catatan Sipil

kirim ke teman | versi cetak